Home / Hukum & Kriminal

Selasa, 21 Oktober 2025 - 13:18 WIB

Bantah Tuduhan Nipu Hadiah Festival Karnaval Akbar, Penyelenggara Lapor Polisi

PASURUAN, TitikSatu.com – Kasus sengketa hadiah Karnaval Bangil 2023 berbuntut panjang. Setelah dituduh melakukan penipuan hadiah berupa tanah kavling, Muchammad Muslimin, salah satu penyelenggara, kini mengambil langkah hukum dengan melaporkan dugaan pencemaran nama baik ke Polres Pasuruan, Selasa (21/10/2025).

Laporan Muslimin ditujukan kepada sebuah media daring yang ia nilai telah mencemarkan nama baiknya. Ia menuding media tersebut melanggar Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait pencemaran nama baik, serta kemungkinan pelanggaran ujaran kebencian berbasis SARA.

Baca Juga  Babak Baru Sengketa Sardo: "Novum" di Bagasi Mobil Berujung Laporan Polda Jatim

Pemicunya adalah dua berita yang tayang pada 19 Oktober lalu, salah satunya berjudul “Hadiah Tanah Karnaval Bangil 2023 Diduga Fiktif, Pemenang: Janji Hanyalah Janji!”. Muslimin menegaskan, namanya dicatut tanpa izin dan tanda tangannya dalam kuitansi pembayaran yang dimuat berita tersebut tidak sesuai fakta sebenarnya.

Baca Juga  Wiiih Kepala Yayasan Pancawahana Upayakan Makar, PCNU Kabupaten Pasuruan Akan Tempuh Jalur Hukum

“Nama saya dicantumkan secara sepihak dan isi beritanya sangat merugikan. Saya tidak pernah memberikan keterangan ataupun tanda tangan sebagaimana yang ditulis di berita itu,” tegas Muslimin.

Heri Siswanto, kuasa hukum Muslimin, membela kliennya. Ia menegaskan, tuduhan penipuan hadiah tanah kavling yang dijanjikan kepada pemenang Bangil Carnival adalah tuduhan yang salah.

Baca Juga  Ternyata Bukan Vario, Inilah Deretan Motor Favorit Pencuri...Salah Satunya Bisa Jadi Milik Anda !!

“Faktanya sekarang masih berproses di notaris. Klien kami bahkan bisa membuktikan dokumen akta untuk ditindaklanjuti menjadi sertifikat ke masing-masing pemenang karnaval itu,” ujar Heri.

Laporan ini diharapkan segera ditindaklanjuti Polres Pasuruan untuk meluruskan kesalahpahaman di masyarakat. Muslimin meminta kepolisian memproses dugaan pelanggaran hukum oleh pihak media tersebut sesuai UU yang berlaku. (ant/rif)

Share :

Baca Juga

Berita

Jajaran Polres Pasuruan Sukses Ungkap Jaringan Kampung Narkoba dan TPPU Rp 3 Miliar

Hukum & Kriminal

Sopir Bus Ngantuk, Rombongan Pegawai Kemenag Celaka

Hukum & Kriminal

Kehabisan Bensin, Maling Motor Gagal Dapat Hasil Garong

Hukum & Kriminal

Korupsi Dana Hibah, Kepala PKBM Kejayan Dituntut 7,5 Tahun Penjara

Hukum & Kriminal

Putus Rantai Peredaran, PSK Tretes Dites Narkoba

Hukum & Kriminal

Esepsi Andrias, si Bos Tambang Dinilai JPU Tak Layak Diterima

Hukum & Kriminal

Terperosok ke Sungai, Nasib Lelaki Ini Berakhir Miris

Hukum & Kriminal

Duo Spesialis Bobol Sekolah Antar Daerah Ditangkap. Penadahnya Juga Diseret ke Penjara