PASURUAN, TitikSatu.com – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto memberikan apresiasi terhadap kesiapsiagaan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam menghadapi bencana banjir.
Hal itu disampaikannya saat melakukan kunjungan dan koordinasi penanganan banjir di Pasuruan, Jumat (27/3/2026). Menurutnya, langkah-langkah mitigasi yang dilakukan daerah menunjukkan keseriusan dalam mengantisipasi dampak bencana.
“Pasuruan mungkin bukan daerah dengan tingkat bencana tertinggi, tetapi kesiapsiagaannya cukup baik,” ujarnya.
Suharyanto menilai, upaya Pemkab Pasuruan dalam menyiapkan infrastruktur pendukung, seperti shelter kebencanaan, menjadi salah satu indikator kesiapan menghadapi situasi darurat.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa tantangan ke depan tidak ringan. Bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan cuaca ekstrem kini cenderung meningkat dan terjadi secara bersamaan di berbagai wilayah.
Ia menyebut, sepanjang 2025 tercatat 4.727 kejadian bencana di Indonesia. Sementara hingga Maret 2026, sudah terjadi 618 kejadian.
“Hampir seluruh provinsi mengalami bencana hidrometeorologi. Bahkan dalam waktu yang sama, satu daerah bisa banjir, sementara daerah lain kekeringan,” jelasnya.
Dalam konteks Pasuruan, Suharyanto menyoroti perlunya penanganan lebih lanjut pada sistem sungai, termasuk normalisasi di sejumlah titik yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Karena itu, BNPB akan mendorong koordinasi lintas sektor agar penanganan banjir bisa dilakukan secara menyeluruh.
“Kalau menjadi kewenangan kami, tentu akan kami bantu. Tetapi jika itu kewenangan kementerian atau lembaga lain, akan kami dorong agar segera ditangani,” tegasnya.
Selain dukungan jangka panjang, BNPB juga membuka peluang bantuan darurat bagi daerah terdampak, mulai dari logistik hingga sarana operasional.
Sementara itu, Wakil Bupati Pasuruan M. Shobih Asrori berharap kunjungan Kepala BNPB dapat mendorong solusi yang lebih komprehensif dalam penanganan banjir di daerahnya.
Ia mengungkapkan, banjir yang terjadi saat ini berdampak pada sekitar 150 hektare lahan pertanian yang terancam gagal panen akibat genangan yang tak kunjung surut.
“Kami berharap ada langkah jangka panjang setelah peninjauan ini, karena penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara instan,” ujarnya.(mo/rif)
