PASURUAN, titiksatu.com – Arus informasi yang semakin cepat di era digital, disertai maraknya penyebaran disinformasi melalui media sosial, menuntut masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima setiap informasi. Informasi yang dipotong, dimanipulasi, atau disebarluaskan tanpa konteks yang utuh berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan memicu keresahan di tengah masyarakat.
Tokoh masyarakat Kota Pasuruan, Drs. Moh. Min Wahyudi, yang akrab disapa Pak Domo, mengimbau masyarakat agar tetap tenang, tidak mudah bereaksi terhadap isu yang beredar, serta selalu melakukan verifikasi sebelum mempercayai maupun menyebarkan informasi. Menurutnya, masyarakat perlu mencermati sumber informasi, termasuk menelusuri rekam jejak akun media sosial yang menyebarkannya. Apabila sumbernya tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, besar kemungkinan informasi tersebut merupakan hoaks.
“Masyarakat jangan mudah terpancing oleh informasi yang belum jelas asal-usul maupun kebenarannya. Jangan sampai mengambil kesimpulan hanya berdasarkan potongan video, judul yang provokatif, atau narasi yang sengaja dibangun untuk memancing emosi,” ujarnya.
Pak Domo menilai bahwa kondisi yang aman dan kondusif merupakan kepentingan bersama. Menurutnya, menjaga stabilitas keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan kedewasaan masyarakat dalam menyikapi berbagai dinamika sosial maupun politik.
Ia menjelaskan bahwa perkembangan teknologi informasi memang memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Namun, di sisi lain, kemudahan tersebut juga meningkatkan risiko penyebaran hoaks, fitnah, ujaran kebencian, serta narasi yang berpotensi memecah belah masyarakat.
Karena itu, kebebasan berekspresi harus selalu diiringi dengan tanggung jawab.
Menurutnya, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Namun, kritik hendaknya disampaikan secara objektif, berdasarkan fakta, serta tidak menimbulkan dampak yang merugikan kepentingan masyarakat luas.
Pak Domo menegaskan bahwa menjaga kondusivitas bukan berarti membatasi ruang kritik. Masyarakat tetap memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, sementara pemerintah berkewajiban mendengar serta merespons setiap masukan dan keresahan publik secara terbuka.
“Kondusivitas merupakan tanggung jawab bersama. Masyarakat perlu tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Di sisi lain, pemerintah harus terus membangun kepercayaan publik melalui kebijakan yang adil dan penegakan hukum yang berintegritas,” katanya.
Ia menambahkan, rasa keadilan menjadi salah satu faktor utama dalam membangun kepercayaan masyarakat. Apabila masyarakat merasa diperlakukan secara adil, memperoleh kepastian hukum, dan aspirasinya didengar, maka potensi konflik maupun keresahan sosial akan semakin kecil.
Pak Domo juga menilai pemerintah perlu memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang menyangkut rasa keadilan masyarakat, khususnya apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan aparat penegak hukum. Dalam kondisi seperti itu, proses hukum harus dilakukan secara terbuka, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kepercayaan masyarakat harus terus dijaga. Jika ada aparat yang melanggar hukum, proses penanganannya harus jelas dan transparan agar masyarakat tetap yakin bahwa hukum berlaku sama bagi setiap orang,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa kondusivitas dan keadilan bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Situasi yang aman dan tertib akan lebih mudah terwujud apabila masyarakat merasakan adanya keadilan serta kepastian hukum.
Selain itu, pemerintah juga diharapkan terus memperkuat komunikasi publik agar setiap kebijakan dapat dipahami secara utuh oleh masyarakat. Penyampaian informasi yang terlambat, tidak lengkap, atau tidak konsisten berpotensi memunculkan spekulasi serta memperluas penyebaran disinformasi.
Di sisi lain, masyarakat juga diimbau untuk tidak serta-merta mempercayai setiap informasi negatif yang beredar. Sikap kritis harus disertai dengan upaya memeriksa fakta, mendengarkan penjelasan dari berbagai pihak, serta menghindari penghakiman sebelum terdapat bukti yang memadai.
Pak Domo turut mengajak para tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, mahasiswa, insan pers, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga ruang publik agar tidak dipenuhi provokasi maupun ujaran kebencian.
“Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, jangan sampai perbedaan itu dimanfaatkan untuk memecah persatuan masyarakat.
Kritik boleh disampaikan, aspirasi harus didengar, tetapi semuanya perlu dilakukan secara tertib, santun, dan bertanggung jawab,” tuturnya.
Di akhir penyampaiannya, Pak Domo mengajak masyarakat untuk tetap memberikan kepercayaan kepada pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Menurutnya, kepercayaan tersebut harus dijaga melalui kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat, pelayanan publik yang transparan, serta penegakan hukum yang adil tanpa membedakan siapa pun.
“Mari bersama-sama menjaga ketenangan, tidak mudah terprovokasi, serta tidak menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya. Kita pelihara kondusivitas, perkuat kepercayaan kepada pemerintah, dan terus mendorong agar keadilan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya. (lk/rif)
