BANGIL, titiksatu.com – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim, Anwar Sadad angkat bicara soal penetapan SMAN 1 Taruna Madani di SMAN 1 Bangil. Ia menekankan, agar keberadaan SMAN 1 Taruna Madani tidak sampai mereduksi hak-hak masyarakat Bangil.
Hal itu dilontarkannya dalam Forum Group Discussion (FGD), Jumat (28/1). Menurutnya, tidak ada penolakan atas rencana pendirian SMAN 1 Taruna Madani dari masyarakat. Karena, konsep yang diusung, menekankan program pendidikan IMTAQ yang diharapkan bisa mencetak calon pemimpin yang unggul.
Hanya saja, problem itu muncul, lantaran pendirian tersebut dilakukan di SMAN 1 Bangil. Sementara, SMAN 1 Bangil merupakan satu-satunya SMA negeri di ibu kota Kabupaten Pasuruan tersebut.
“Kalau kami mendengar aduan yang masuk, sebenarnya tidak ada penolakan. Cuma, masyarakat tidak menginginkan Taruna Madani berada di SMAN 1 Bangil,” kata Anwar Sadad.
Politisi dari F-Gerinda ini menambahkan, bukan tanpa alasan, masyarakat akhirnya menolak keberadaan SMAN 1 Taruna Madani di SMAN 1 Bangil. Hal ini dipengaruhi minimnya sosialisasi kepada stakeholder.
Karena, tidak sedikit masyarakat yang khawatir. Kuota pelajar dari Bangil dan sekitarnya yang akan sekolah di SMAN 1 Bangil akan berkurang. Dampak dari keberadaan siswa Taruna Madani.
“Saya rasa, kegaduhan ini muncul karena minimnya sosialisasi kepada stakeholder. Karena, kuota siswa Bangil bisa berkurang,” imbuhnya.
Untuk itulah, ia menekankan agar pihak terkait menggencarkan sosialisasi. “Kami juga menekankan, jangan sampai Taruna Madani mereduksi hak-hak masyarakat Bangil,” tegas politisi yang juga Ketua DPD Gerindra Jatim ini.
Anwar Sadad menyarankan, agar keberadaan Taruna Madani bisa dipindahkan sementara. Sambil menunggu pendirian gedung khusus untuk Taruna Madani bisa berdiri sendiri.
Misalnya, dengan menitipkan ke ponpes atau tempat yang lain. “Kan banyak ponpes di Kabupaten Pasuruan. Itu bisa diajak kerjasama. Sehingga, Taruna Madani ini bisa tetap berjalan. Tapi tidak sampai merenggut hak-hak warga Bangil,” sarannya. (and/rif)
