Ilustrasi BBM
PASURUAN, titiksatu.com – Pengungkapan kasus BBM ilegal di Kota Pasuruan oleh Bareskrim Polri, memasuki babak baru. Kasus tersebut kini telah dilimpahkan ke Kejari Kota Pasuruan untuk ditindaklanjuti lebih jauh.
Hal itu sebagaimana yang diungkapkan Kasi Pidum Kejari Kota Pasuruan, Wahyudiono. Ia mengaku, dirinya sudah menerima pelimpahan berkas dari Kejati Jawa Timur.
Pelimpahan tahap II itu, sudah dilakukan pekan lalu. Ada tiga tersangka. Yakni Abdul Wachid, 55 alias AW, yang merupakan pemilik PT MCN serta Bachtiar Febrian Pratama, 23 dan Sutrisno, 50.
“Ketiganya kami titipkan di Lapas IIB Pasuruan. Kami juga sudah menunjuk jaksa yang akan menjadi penuntut umum dalam proses persidangan,” ungkap Wahyudiono seperti yang dikutib dari Pojoktelu.com.
Pelimpahan itupun menjadi sorotan dari Direktur Pus@ka, Lujeng Sudarto. Betapa tidak, kasus mafia BBM tersebut, ditengarai melibatkan banyak pihak. Tidak mungkin, hanya ada penimbun, jika tidak ada keterlibatan dari pihak SPBU ataupun perusahaan yang menerima pasokan.
Harusnya, Bareskrim Polri tidak sekedar menetapkan tiga tersangka. Penelusuran harus dilakukan, untuk memastikan dugaan keterlibatan SPBU penyuplai. Serta perusahaan yang menampung BBM ilegal tersebut.
“Sangat ironis sekali, jika yang ditetapkan tersangka hanya dari PT MCN. Sementara, terduga pelaku hilir sampai hulunya, dibiarkan begitu saja. Karena bagaimanapun, kami melihat kasus ini, merupakan kejahatan korporasi,” singgungnya.
Karena itu, pihaknya berencana untuk mengadukan permasalahan tersebut ke Divpropam, Biro Pengawas Penyidik hingga Kompolnas. Ia juga meminta agar JPU menolak pelimpahan berkas BBM ilegal jika tidak menyeret SPBU-SPBU penyuplai dan para perusahaan-perusahaan yang menggunakan BBM ilegal tersebut.
“Kami memandang, penyidik Bareskrim terkesan parsial dan tebang pilih dalam menindak sindikasi bbm ilegal. Jika tidak ditindak dari hulu sama hilir maka sangat mungkin kejahatan serupa akan terjadi lagi. Untuk itulah, kami mendorong JPU untuk menolak pelimpahan berkas tersebut, jika tidak ada SPBU ataupun perusahaan penerima BBM ilegal yang ikut diseret,” beber dia. (and/rif)
