PROTES : Warga Talun, Desa Gununggangsir, Kecamatan Beji saat meluruk balai desa setempat. Mereka mendesak agar Kasun Talun, Wirai dinonaktifkan.
BEJI, titiksatu.com – Kantor Desa Gununggangsir, Kecamatan Beji, diserbu warga. Mereka mendesak agar Kasun Talun, Desa Gununggangsir, Kecamatan Beji, Wirai, dinonaktifkan dari jabatannya.
Aksi tersebut berlangsung Senin (28/11). Ada beberapa hal yang membuat Warga Dusun Talun, Desa Gununggangsir, kesal dengan kepala dusunnya. Salah satunya, Wirai tidak memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat. Ia bahkan lebih pro kepada pendatang atau warga luar daerah, ketimbang warganya sendiri.
Wirai juga dianggap tidak transparan dalam pembangunan yang ada di dusun dan juga pengelolaan keuangan kas dusun. Ia juga menarik sewa bangunan di TKD, meski sebenarnya warga mendorong sterilisasi di Tanah Kas Desa.
Koordinator aksi, Uri Aksadani mengatakan, birokrasi yang dibuat Wirai terlalu ribet dan menyulitkan warga. Misalnya ketika ada warga hendak meminta tanda tangan untuk syarat masuk kerja ke perusahaan yang pernah ditempati. Wirai, tampak berat bahkan tak memberi.
Dalam hal pembangunan dan pengelolaan kas dusun, ia tak memiliki transparansi. Ketika ada sokongan dari perusahaan untuk pembangunan pagar makam misalnya. Ia tak membeberkan ke warga. Begitu juga dengan masalah kas. Meski selalu ditanya, ia juga senantiasa menghindari.
Ditambah lagi, penarikan untuk lapak yang berada di TKD. Warga menghendai untuk sterilisasi. Tapi yang bersangkutan terus melakukan penarikan. Nilainya jutaan rupaih per bangunan.
“Ia juga lebih memihak kepada pendatang atau warga luar daerah. Hal itu terbukti ketika warga hendak mendirikan lapak di tepi jalan misalnya. Pengajuan izin sulit setengah mati. Tapi, ketika ada orang luar daerha, tiba-tiba langsung berdiri. Kok bisa?,” sesalnya.
Hal inilah yang membuat warga menghendaki. Agar Wirai dinonaktifkan dari jabatannya. Karena warga Talun sudah gerah dengan ulahnya.
Kepala Desa Gununggangsir, Kecamatan Beji, H.M. Yasin mengaku, sangat kaget dengan aksi yang dilakukan warga. Ia pun tak bisa memberikan keputusan. Karena harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak kecamatan.
“SK pengangkatan memang dari kepala desa. Namun, rekomendasinya, dari kecamatan. Kami tidak bisa serta merta menonaktifkan kepala dusun atau kepala wilayah. Kami akan komunikasi dulu dengan Pak Camat, karena beliaulah yang memberikan rekomendasi,” bebernya.
Belum ada konfirmasi dari Kasun Talun, Wirai. Saat dihubungi belum terangkat. (and/rif)
