Home / Lainnya

Selasa, 23 Juli 2024 - 21:01 WIB

Ada Apa Dewan Ngebet Pemekaran Wilayah

PASURUAN, titiksatu.com – Wacana pemekaran wilayah Kabupaten Pasuruan mencuat. Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Pasuruan dari berbagai fraksi  ngebet mendorong wacana ini sebagai solusi untuk mengatasi ketimpangan atau disparitas wilayah antara barat dan timur.

Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan, Kasiman, menjelaskan pentingnya pemekaran wilayah untuk menghapus stigma disparitas atau pembangunan antara Pasuruan barat dan timur.

“Kesenjangan ini harus segera diakhiri. Salah satunya adalah pemekaran,” bebernya.

ia mengusulkan pemekaran di lima kecamatan: Beji, Gempol, Pandaan, Prigen, dan Sukorejo. Dari total 24 kecamatan yang ada, mekar 5 kecamatan dan menyisahkan 19 kecamatan.

Baca Juga  Delapan Orang Jadi Tersangka BOP Kemenag Kabupaten Pasuruan

Dengan begitu, Pemkab bisa lebih intens memaksimalkan anggaran untuk memutus rantai disparitas pembangunan yang selama ini terjadi. Meskipun dia menyadari bahwa merealisasikan wacana ini membutuhkan perencanaan matang.

Ia meyakini bahwa pemekaran, misalnya Kota Pandaan memisahkan diri dari Kabupaten Pasuruan, akan menciptakan kesetaraan bagi Kabupaten Pasuruan itu sendiri. Pembangunan fasilitas publik bisa merata, pertumbuhan ekonomi lebih signifikan, dan pelayanan publik yang selama ini timpang akan lebih terjangkau masyarakat karena konektivitas yang lebih cepat.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan, Arifin, menjelaskan bahwa usulan penataan wilayah menjadi perhatian DPRD dalam program pembangunan jangka panjang. Untuk itu, anggota DPRD melakukan kajian dan studi banding ke kabupaten yang telah melakukan pemekaran wilayah.

Baca Juga  Usaha Bangkrut, Perempuan Ini Pilih Badut. Malah Kena Garuk

“Dengan pemekaran wilayah, salah satunya adalah untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” bebernya.

Politisi PDIP ini menyadari bahwa merealisasikan wacana ini membutuhkan kajian matang, dukungan tokoh masyarakat dan kalangan parlemen, serta diajukan ke Menteri Dalam Negeri, di samping syarat administrasi yang wajib dipenuhi.

Namun bila mengacu pada UU Nomor 23/2014 tentang asas otonomi daerah, Kabupaten Pasuruan sudah memenuhi syarat pemekaran daerah. Baik meliputi luas wilayah, jumlah penduduk, geografi, dan keamanan.

Baca Juga  Calon Wakil Bupati 02 Bulusukan Ke Pasar Ngempit, Keluhan Pedagang Pasar Jadi Prioritas Dalam Tingkatkan Kesejahteraan UMKM

“Termasuk keuangan daerah meliputi PAD induk dan kemampuan pelayanan dasar,” katanya.

Sementara itu, Penjabat Bupati Pasuruan, Andriyanto, menekankan bahwa Kabupaten Pasuruan ini sudah masuk dalam kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Baik secara geografis, lokalisasi, dan juga sumberdayanya.

“Kami perlu lebih banyak penataan. Situasi yang ada sekarang memerlukan penataan lebih masif, tidak sampai sejauh itu (pemisahan wilayah),” ujarnya. (and/rif)

Share :

Baca Juga

Lainnya

Minta Perpanjangan Masa Jabatan, Ratusan Pak Inggi Datangi DPR RI

Lainnya

Upayakan Pilkada Mancarli Bakesbangpol Gelar Edukasi Politik

Lainnya

7 Cara Mudah Menjaga Tekanan Darah Tetap Normal
Pemadaman : Tampak Team Damkar melakukan pemadaman cafe yang terbakar (rif)

Berita

Caffe Berbahan Dasar Bambu dan Alang-Alang 30 Menit Api Melahab Jadi Arang.

Lainnya

Awas, Makanan Ini Bisa Picu Kolesterol Tinggi Pada Anak
Teks foto : Kompak, Lounching persmian Fitness Plus Pasuruan jln Gajah Mada, Kota Pasuruan.

Lainnya

Fitness Plus Indonesia Mega-Gym  Resmi Buka Cabang di Kota Pasuruan

Lainnya

Bejat…Pria Paruhbaya Asal Kalirejo Lakukan Pelecehan Seksual Pada Balita

Lainnya

Bak Drama Korea, Pasutri Saling Tuding Berujung Perceraian