KOKOH : Gedung Kejari Kota Pasuruan berdiri kokoh
PASURUAN, titiksatu.com – Kejari Kota Pasuruan memilih untuk menghentikan kasus jual beli modul kepada siswa di Sd dan SMP wilayah sekolah Kota Pasuruan. Langkah ini dilakukan, setelah kejaksaan melakukan koordinasi dengan Inspektorat.
Korps Adhiyaksa itupun, bakal melimpahkan kasus ini kepada inspektorat Kota Pasuruan untuk dilakukan perhitungan. Penghentian kasus oleh Kejari Kota Pasuruan, bukan kali pertama. Sebelumnya, pihak kejaksaan juga menghentikan perkara SR MBR Kota Pasuruan.
Kasi Intel Kejaksaan Negri Kota Pasuruan, Wahyu Santoso mengungkapkan, inspektorat telah melakukan presentasi kepada pihaknya. Sehingga pihak kejaksaan menyarankan agar membayar administrasi.
“Kami sudah melakukan puldata dan pulbaket. Hasilnya memang ada penjualan modul. Modul tersebut dijual oleh pihak ketiga yang terdapat di koperasi sekolah masing-masing,” ujar Wahyu.
Wahyu menambahkan, penjualan modul tersebut dilakukan di seluruh sekolah SD dan SMP Kota Pasuruan. Totalnya ada sekitar 46 SD dan 11 SMP yang menjualkan modul buku pelajaran.
Hanya saja, pihak Kejari Kota Pasuruan memilih untuk memberikan pengertian kepada para Kepala Sekolah di seluruh Kota Pasuruan. Agar kejadian serupa tidak diulangi.
Bila nekat, pihaknya tak akan segan menarik kembali kasusnya. “Sebuah bentuk penjualan tak diperbolehkan di wilayah sekolah, termasuk membeli pakaian, buku, dan lainnya,” tambahnya.
Dilain tempat Direktur Pusat Studi dan Advokasi (Pus@ka), Lujeng Sudarto memandang, mengambil langkah untuk membayar denda dan jika denda tersebut tidak dibayar selama 60 hari akan masuk tindak pidana. Sehingga harus diuji jika ada unsur kerugian negara.
“Jika ditemukan maka BPK harus melakukan investigasi mendalam terkait kerugian yang ditimbulkan. Dan pengembalian denda tersebut tidak akan pernah menghapus pidana,” terangnya.
Hal ini juga dikatakan M Hartadi, dirinya mengatakan bahwa dalam tindakan ini mendorong Kejari Kota Pasuruan agar ditindak lanjuti. Sehingga supremasi penegakan hukum di wilayah Kota Pasuruan bisa ditegakkan setegak tegaknya.
“Penegakkan hukum ini tak harus di lakukan Kejari Kota Pasuruan, tapi juga pihak kepolisian yakni Polres Pasuruan Kota. Sehingga tidak ada tebang pilih dalam persoalan perkara korupsi,” beber Hartadi. (and/rif)
