Home / Lainnya

Selasa, 6 Desember 2022 - 07:03 WIB

Kembali Deadlock, Dewan Sarankan Pengelolaan Afalan PT King Jim Dikembalikan ke Desa

DEADLOCK : Audiensi soal pengelolaan afalan PT King Jim Indonesia kembali deadlock. Tidak ada perwakilan perusahaan yang hadir. 

BANGIL, titiksatu.com – Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan dibuat kecewa. Audiensi soal limbah afalan PT King Jim Indonesia dengan warga dan CV Wahyu Putra, tak berjalan sesuai rencana.

Menyusul tidak hadirnya perwakilan perusahaan. Padahal sebelumnya, agenda sudah disusun. Dengan wacana pihak direksi perusahaan asal Jepang itu bisa hadir memenuhi audiensi dengan warga.

Baca Juga  Berkas BBM Ilegal Kota Pasuruan Dilimpahkan, Pus@ka Nilai Ada Kejanggalan

“Mereka tidak menghormati lembaga legislatif. Ini mengecewakan,” kata Dion-sapaan Sudiono Fauzan.

Menurut Dion, audiensi yang dilangsungkan Senin (5/12), mengundang jajaran direksi PT King Jim Indonesia, CV Wahyu Putra dan juga warga. Namun, dalam pertemuan tersebut, tidak ada satupun perwakilan dari CV Wahyu Putra dan juga PT King Jim Indonesia yang hadir.

Padahal, pertemuan tersebut dimaksudkan. Untuk mencari solusi terbaik. “Rekomendasi berkaitan pengelolaan limbah afalan itu, memang belum dirumuskan legislatif. Tapi, kami berharap agar dikembalikan ke desa,” sampainya.

Baca Juga  Semangat Hajar Jambret, Korban Malah Meninggal Dunia

Wakil Gubernur LIRA Jatim, Ayik Suhaya memandang, ketidakhadiran dari pihak PT King Jim Indonesia dan CV Wahyu Putra merupakan hal yang mengecewakan. Pembahasan soal pengelolaan afalan pabrik ATK itupun, tak lagi bisa diputuskan.

Namun, pihaknya sudah meminta rekomendasi dari legislatif. Agar pengelolaannya, diserahkan ke BUMDes. Karena, keberadaan perusahaan, berada di kawasan Pandean.

Baca Juga  10 Cara Merawat Jenggot agar Tetap Rapi dan Sehat

Warga Pandean terkena dampak langsung. Limbah polusi ataupun banjir, yang terkena adalah warga Pandean. “Kami minta rekomendasi agar pengelolaan limbah afalan tersebut diserahkan ke BUMDes. Bukan gerombolan dan bukan oknum. Tapi murni badan usaha di bawah pemerintah desa,” desaknya.

Pihaknya pun meyakinkan, bakal mengirim rekomendasi tersebut ke Bupati, Konsulat Jendral Jepang di Surabaya hingga Presiden. “Kami akan kirimi semua. Biar jelas dan terang,” sampainya. (and/rif)

Share :

Baca Juga

Daftar : Ramdanu daftar sebagai Bacapub ke PKB

Lainnya

Buka Pendaftaran Kepala Daerah, PKB Terima Ramdanu

Lainnya

Dua Anggota Dewan Dilantik PAW, Ini Sebabnya
Teks Foto : Pj Bupati berikan bantua sosial tunai (BST) kepada warga miskin di pendopo kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan

Lainnya

Pemkab Pasuruan Berikan Batuan Kepada Keluarga Miskin Ekstrim

Lainnya

10 Cara Menghilangkan Kecanduan Seks (Aman dan Nyaman)

Lainnya

Tiga Pejabat Pemkab Pasuruan Dikocok Ulang
Teks Foto : Solid, Bawaslu lantik 72 PPK di Prigen, Kabupaten Pasuruan

Lainnya

Bawaslu Lantik 72 Pengawas Pemilu Kecamatan

Lainnya

9 Penyebab Perut Kembung (Plus Cara Mengatasinya)

Lainnya

11 Bahaya Gadget bagi Anak, Munculnya Masalah Fisik hingga Mental