O cuidado dos melhores casinos com os utilizadores nota-se nas pequenas facilidades.

Home / Hukum & Kriminal

Kamis, 19 Juni 2025 - 18:15 WIB

Korupsi Dana Hibah, Kepala PKBM Kejayan Dituntut 7,5 Tahun Penjara

PASURUAN, TitikSatu.com – Kasus dugaan korupsi dana hibah pendidikan yang menyeret Bayu Putra Subandi (BPS), Kepala PKBM Salafiyah Kejayan, memasuki babak akhir tuntutan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut BPS dengan pidana penjara selama 7 tahun 6 bulan dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Surabaya, Rabu (18/6/2025).

Tak hanya pidana badan, jaksa juga menuntut Bayu membayar denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan. Yang paling memberatkan, ia diwajibkan mengembalikan kerugian negara senilai Rp1.764.258.260. Jika tak sanggup melunasi, ia terancam pidana tambahan 3 tahun 7 bulan penjara. Hingga kini, BPS baru menitipkan Rp191.690.000 kepada penuntut umum.

Baca Juga  Sewa Vila, Perangkat Desa di Lekok ini Malah Dipenjara. Penyebabnya, Bikin Ngelus Dada

“Perbuatan terdakwa tidak hanya merugikan negara, tapi juga mencederai dunia pendidikan dan profesi guru. Ia menikmati hasil kejahatannya,” tegas JPU Reza Edi Putra dalam tuntutannya.

Jaksa menyatakan, BPS terbukti melanggar Pasal 2 UU Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 yang telah di ubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, terkait perbuatan memperkaya diri secara melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara.

Baca Juga  Mau Kerja, Mampir ke Indomaret untuk Beli Kopi, Selang 10 Menit, Motor Raib

Dalam persidangan sebelumnya, BPS mengakui membuat laporan pertanggungjawaban (SPJ) fiktif sejak 2021 hingga 2023. Dana hibah yang semestinya untuk operasional pendidikan justru di selewengkan untuk kepentingan pribadi, seperti membangun ruang kelas bertingkat dan membeli tanah.

“Semua saya lakukan atas inisiatif sendiri, tidak ada yang menyuruh,” aku Bayu di hadapan majelis hakim. Ia bahkan mengaku membagikan sebagian dana tersebut kepada sejumlah oknum di Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan.

Baca Juga  Temannya Meninggal, Bos Tambang Asal Bulusari Ini Masuk Tahanan Sendirian

Menurut hasil audit Inspektorat, potensi kerugian negara akibat praktik korupsi ini mencapai Rp1,95 miliar, mencakup SPJ fiktif, kelebihan bayar, dan belanja tak bertanggung jawab. Hal ini menjadi pemberat tuntutan, di samping sikap terdakwa yang tidak mendukung pemberantasan korupsi dan mencoreng citra guru.

Meski begitu, jaksa juga mempertimbangkan hal yang meringankan. Antara lain terdakwa mengakui perbuatan, menyesal, punya itikad baik dengan mengembalikan sebagian uang, dan merupakan tulang punggung keluarga. (mo/rif)

Share :

Baca Juga

Hukum & Kriminal

Isu Miring Polisi Datangi Kantor Parpol, Kapolres : Untuk Jamin Keamanan Jelang Pemilu 2024

Hukum & Kriminal

Delapan Orang Jadi Tersangka BOP Kemenag Kabupaten Pasuruan

Hukum & Kriminal

Terangsang Saat Lihat Paha, Remaja Lulusan SD Ini Tega Cabuli Tetangganya yang Masih Bocah

Hukum & Kriminal

Dibacok Kawanan Begal, Korban Sekarat, Motor Diembat

Hukum & Kriminal

Gondol Motor, Ketahuan, Pemuda Rejoso Ini Nyonyor

Hukum & Kriminal

BIADAP, PASUTRI INI BUNUH ANAK KANDUNGYA UMUR 7 TAHUN
Teks foto : Hasil penyelidikan dan penyidikan satreskrim Polresta Pasuruan

Hukum & Kriminal

Warga Kambingan dibuat Gempar,  Ditemukan Wanita Tewas  Membusuk dan Telanjang

Hukum & Kriminal

Lama Dicari, Buron Kasus PKIS Sekartanjung Akhirnya Menampakkan Diri. Begini Tindakan Kejaksaan, Kemudian