Home / Lainnya

Jumat, 8 September 2023 - 11:37 WIB

Satu Bacakades Mundur, Pilkades Kedawung Wetan Terancam Gagal.

Pasuruan, titiksatu.com-Pemilihan Kepala Desa di Kedawung wetan, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan ternacam gagal, hal itu dipicu karena satu Bacakades mengundurkan diri dari pencalonan.

Akibat pengunduran diri satu Bakal calon kepala Desa (BACAKADES) itu memicu  aksi unras di depan kantor Balai desa Kedawungwetan, Jumat (8/9) pagi.

Peserta bakal calon Muji Selamet mengundurkan diri dari  pencalonan kepala desa disebabkan tidak mampu . Ruwani salah satu koordinator aksi itu mengatakan bahwa tidak etis jika salah satu Calon kades harus mengundurkan diri dari pencalonan kades. dalam aksinya warga membawa tulisan dari kertas karton yang bertuliskan, Jangan mundur dari Pilkades, lanjutkan Pilkades ini, wani daftar Yo wani lanjut.

Baca Juga  Antisipasi Radikalisme jelang Pemilu. Kesbangpol Berikan Sosialisasi

“Ajang pemilihan kepala desa ini merupakan gawe dari desa, jika ada yang mengundurkan diri maka dalam pencalonan ini, maka ada ada masalah nanti saat pemilihan,” urai Moh Khilmi camat Grati.

ia menambahkan bahwa Pilkades terpaksa harus ditunda karena calon kades hanya satu kades yang tetap menjadi calon kepala desa. “Jika permasalahan itu tidak selesai maka bisa dilanjutkan kepengadilan tinggi tata usaha negara,”terangnya.

Baca Juga  5 Mitos Tentang Telur Ini Ternyata Nggak Benar

Dalam perbup no 23 tentang pelaksanaan Pilkades telah di atur dan dijelaskan secara gamblang, bagaimana mekanisme pelaksanaan Pilkades. Kapolsek Grati AKP Yudhi Prasetyo mengatakan, bahwa semua aturan telah tertuang dalam UU bagaimana pelaksanaan dan mekanisme Pilkades yang benar, “Dalam pelaksanaan Pilkades ini kita tidak perlu ramai-ramai, semua ada cara dan mekanismenya sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan secara elegant,’ ujarnya.

Baca Juga  Mafia Merk Di Pasuruan Gentayangan, UMKM Wadul Dewan

pria dengan tiga strip dipundaknya mengatakan bahwa jika ada permasalahan atau sengketa dalam Pilkades ada lembaga yang menaunginya, bisa dibawah ke PTUN biar sengketa itu dapat diselesaikan dan memiliki kekuatan hukum.
” Jika ingin masalah selesai dengan jelas dan gamblang maka perlu dibawah ke PTUN sehingga permasalahan sengketa pilkades tidak berlarut-larut dan memiliki kekuatan hukum tetap,” tegas Yudhi. (dik/Rif).

Share :

Baca Juga

Lainnya

Jaga keamanan Jelang Pilkada dan Pilpres  Kesbangpol  Ajak  Team Pakem.

Lainnya

Hmmm…! Kecelakaan Kereta Api Semakin Meningkat, PT KAI Beberkan Pemicunya

Lainnya

10 Hal Tentang Kenikmatan dan Rasa Sakit Saat Berhubungan Seks

Lainnya

Pelantikan 50 Anggota DPRD, Ketua DPRD Abdul Karim Ajak Legislatif Jalin Kerjasama Baik Dengan Eksekutif
Pameran : Dibyo dengan karya seninya saat pameran di Episentrum, jakarta selatan

Lainnya

Lukisan Dibyo Tembus ke Negara Korea

Lainnya

10 Cara Merawat Jenggot agar Tetap Rapi dan Sehat
Teks Foto : Kuasa Hukum Deby Sahlan SH, MH dan Rekan lakukan pres rilis didepan Pengadilan Negeri Kota Pasurian.

Lainnya

Lakukan Praperadilan Merk, Pelapor dan Polresta Pasuruan Mangkir

Lainnya

Bawaslu Anulir Keputusan KPU, Irsyad Yusuf Tetap Berhak Dilantik Jadi DPR RI