Pasuruan, titiksatu.com – Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, kembali menyambangi Pasuruan, Rabu (14/5/2025), dengan misi khusus: memastikan kesiapan Pemerintah Kota dan Kabupaten Pasuruan dalam merealisasikan program Sekolah Rakyat (SR). Kunjungan ini menandai langkah konkret pemerintah pusat dalam membuka akses pendidikan bagi kelompok masyarakat paling rentan.
Gus Ipul, sapaan akrab Mensos, didampingi Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, dan Walikota Pasuruan, Adi Wibowo, meninjau langsung eks Komplek Perkantoran Pemkab Pasuruan di Jalan Hayam Wuruk, Kota Pasuruan. Lokasi ini diproyeksikan menjadi salah satu pusat pendidikan SR. Gus Ipul menegaskan, program SR akan dimulai tahun ini, dengan sasaran utama siswa dari keluarga desil 1, yaitu 10 persen penduduk terbawah dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
“Sekolah rakyat ini memprioritaskan siswa dari keluarga miskin maupun miskin ekstrem. Mereka berasal dari desil 1,” tegas Gus Ipul.
Proses seleksi siswa SR pun dirancang ketat. Sebelum diterima, calon siswa harus melalui serangkaian verifikasi, mulai dari survei kondisi keluarga, wawancara dengan orang tua, hingga pemeriksaan kesehatan. “Tidak ada tes akademik. Pendekatannya adalah membuka akses bagi mereka yang tidak mampu bersekolah,” imbuh Gus Ipul.
Pemerintah pusat, kata Gus Ipul, menanggung biaya pembangunan SR melalui APBN. Pemerintah daerah bertugas menyiapkan bangunan atau lahan kosong sesuai standar yang ditetapkan. “Terima kasih untuk Pemkab dan Pemkot Pasuruan yang telah menyiapkan bangunan dan lahan untuk dibangun sekolah rakyat,” singkatnya.
Di Kota Pasuruan, gedung SDN Kandangsapi I disiapkan sebagai proyek percontohan SR. Selain itu, lahan seluas 8 hektar disiapkan untuk pembangunan gedung SR jenjang SD hingga SMA. Sementara di Kabupaten Pasuruan, eks Gedung Pemkab Pasuruan di Jalan Hayam Wuruk tengah direhabilitasi untuk menampung tiga rombongan belajar (rombel) SMP dan tiga rombel SMA, dengan kuota 150 siswa.
Bupati Rusdi Sutejo menjelaskan, minat masyarakat terhadap SR cukup tinggi, dengan lebih dari 500 pendaftar. Namun, seleksi ketat akan dilakukan oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memastikan hanya 150 siswa yang memenuhi syarat.
“Antara orang tua dan calon siswa harus sama-sama setuju. Jangan ada konflik di antara mereka karena satunya mau satunya tidak mau. Soalnya di SR sistemnya asrama alias menginap setiap harinya,” jelas Bupati. (rif)
