Home / Politik

Kamis, 29 September 2022 - 22:38 WIB

Cegah Usulan “Siluman”, Politisi Partai Gerindra Ini Minta Dokumen APBD 2023 Disajikan Elektronik

SERAP ASPIRASI : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, HM. Rusdi Sutejo saat menggelar reses dengan konstituen di wilayah Pogar beberapa waktu lalu

PASURUAN, titiksatu.com – Penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) oleh Pemkab Pasuruan, dinilai masih menyimpan banyak persoalan. Transparansi anggaran yang didengungkan, terkesan hanya sebuah slogan.

Sebabnya, banyak usulan “siluman” yang lolos pengawasan. Hal ini menjadi perhatian dewan. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, HM. Rusdi Sutejo mengungkapkan, implementasi SIPD yang diterapkan Pemkab Pasuruan, jauh dari konsistensi dalam perangkaan struktur APBD. Pasalnya, banyak usulan yang ternyata lepas dari pembahasan sebelumnya.

Itu terlihat dari pergeseran demi pergeseran anggaran antar program. Bahkan, antar OPD juga banyak ditemukan. Penambahan anggaran pada OPD, kecenderungan di luar program yang sudah masuk dalam SIPD.

Baca Juga  Laporan Dihentikan, Format Pertanyakan Kinerja BK

“Hal ini mencerminkan, pembahasan anggaran yang terjadi saat ini, tidak mencerminkan kaidah yang seharusnya dipatuhi Pemkab Pasuruan. Karena pergeseran hingga penambahan anggaran, kenyataannya direalisasikan di luar SIPD,” sampainya.

Padahal, kata Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Pasuruan tersebut, Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, telah jelas mengatur mekanisme pengelolaan informasi pembangunan, keuangan hingga informasi pemerintah daerah lainnya.

“Ruang lingkup SIPD ini cukup luas. Karena mencakup Informasi Pembangunan Daerah, Informasi Keuangan Daerah dan Informasi Pemerintahan Daerah lainnya. Dan itu semua, wajib disediakan oleh pemerintah daerah sebagaimana ketentuan Pasal 4 Permendagri  Nomor 70 tahun 2019” paparnya.

Baca Juga  Pasangan Cabub dan Cawabup Rusdi-Shobih Siap Mengabdi Untuk Masyarakat Pasuruan

Karena itu, pihaknya mengingatkan agar informasi yang disajikan dalam SIPD, sudah memenuhi standard yang dipersyaratkan. Karena jangan sampai, data yang tertuang dalam SIPD, hanya diambil kulitnya. Sementara, substansi informasi dan tata kerja didalamnya, jauh dari tujuan penerapan SIPD tersebut.

 

“Saya pikir, tahun 2022 sudah cukup. Jangan sampai ada uji coba dan kesalahan dalam penerapan SIPD di Pemkab Pasuruan untuk tahun berikutnya,“ sindirnya.

Ia pun mendorong, agar Pemkab Pasuruan bisa menerapkan penyajian data secara digital pada pembahasan APBD 2023. Semua mitra kerja komisi, harus dapat menyajikan RKA secara elektronik melalui SIPD. Termasuk dalam pembahasan Banggar dan Timgar.

Baca Juga  Dibalik Keasyikannya, Nonton Film Porno Sangat Berbahaya, guys....Baca Faktanya!!

Supaya, dapat diketahui sejauh mana penerapan SIPD yang sudah dilakukan Pemkab. Serta, ada penyesuaian fungsi anggaran yang dimiliki DPRD dengan SIPD itu sendiri.

“Ketentuan Permendagri nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah di pasal 104 dan pasal 105 huruf c, di sebutkan  bahwa Dalam pembahasan rancangan Perda tentang APBD, DPRD dapat meminta  RKA-SKPD  sesuai  kebutuhan,  dalam  pembahasan yang disajikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah,” jelasnya. (and/rif)

Share :

Baca Juga

Politik

Soroti Kinerja Eksekutif, Ini Rekomendasi DPRD Kabupaten Pasuruan

Politik

Waduuh…Saldo Awal Dana Kampanye Pilbup Pasuruan Zonk
Kompak : Team panitia pilkades berikan klarifikasi kepada media di sentra UKM Bang Kodir.

Berita

Diduga Ada Kecurangan, Ini Jawaban Panitia Pilkades Desa Beji.

Politik

Peduli Masyarakat, Ghina Bagi-bagi Berkah Berupa Nasi Kotak Gratis

Politik

DPRD Menilai Kinerja KPU Tak Becus, Tekait Alat Peraga Kampanye Dipasang Ngawor

Politik

Pelantikan Ketua Dan Wakil DPRD Tak Lengkap, Zaini Bakal Menyusul Jadi Wakil?

Politik

Isu Mutasi Jelang Akhir Jabatan Bupati Berkembang, Urgenitasnya Dipertanyakan
Lujeng Sudarto Direktur LSM Pusaka.

Berita

Aklamasi Fraksi PJ Bupati Dan Provit Politik