Home / Politik

Senin, 28 Maret 2022 - 19:11 WIB

Soroti Kinerja Eksekutif, Ini Rekomendasi DPRD Kabupaten Pasuruan

REKOMENDASI : Legislatif memberikan pemandangan umum terhadap LKPj APBD 2021 dalam Paripurna, Senin (28/3).

BANGIL, titiksatu.com – Sejumlah rekomendasi mewarnai jalannya paripurna LKPj APBD 2021 kemarin (28/3). Rekomendasi itu diberikan legislatif, agar menjadi evaluasi bagi pemerintah daerah dalam peningkatan pelayanan.

Dalam siding paripurna pandangan umum komisi DPRD Kabupaten Pasuruan itu, masing-masing komisi memberikan perhatiannya terhadap kinerja pemerintah daerah. Seperti Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan, yang menyinggung masalah kinerja DPMD Kabupaten Pasuruan.

Juru Bicara Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan, Yuni Kusuma Winahyu mengungkapkan, jika BUMDes perlu mendapat dukungan dari pemerintah. Agar keberadaannya semakin produktif. Serta menjadi sumber PADes di desa-desa.

Baca Juga  Begini Cara Lain Alumni SMANBA Protes Pendirian Taruna Madani, Asli Keren...!!!

“Kami mendorong peran aktif pemerintah untuk menumbuhkan BUMDes di desa-desa. Supaya, meningkatkan pendapatan asli desa dalam upaya kesejahteraan masyarakat di desa,” ungkapnya.

Yuni juga menyinggung kinerja Dispendukcapil Kabupaten Pasuruan. Ia berharap agar e-Pak Ladi dikembangkan. Bisa menjangkau semua desa. Agar pelayanan kepada masyarakat lebih maksimal.

Bukan hanya Komisi I yang memberikan pandangan umumnya. Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan juga tak mau kalah. Juru Bicara Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan, Fauzi meminta, agar pembangunan jalan-jalan produksi bisa dijalankan. Supaya, memudahkan petani dan nelayan, menuju tempat usahanya.

Baca Juga  Bocah Nguling Mencak-mencak Saat Mau Dikhitan

“Kami juga mendorong distribusi pupuk bisa disalurkan dengan baik. Supaya, tidak sampai terjadi kelangkaan dan harga tinggi,” sambungnya.

Sementara, Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan lebih memilih untuk menyerahkan pemandangan umumnya ketimbang dibaca. Di sisi lain, Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan, melalui Juru Bicaranya, Zakaria meminta, agar Disnaker tidak melakukan refocusing terhadap kegiatan job fair. Sebab, banyak pencari kerja yang membutuhkannya.

“Kami juga meminta, agar Dinkes dan RSUD Bangil serta RSUD Grati memaksimalkan layanan kesehatan bagi masyarakat,” tandasnya.

Baca Juga  Bikin Gerah, PUS@KA dkk, Laporkan Pencemaran Sungai Welang Ke DLH Jatim

Sekretaris Komisi IV ini juga menambahkan, agar KONI Kabupaten Pasuruan melakukan pembenahan pengurusan. Termasuk di cabor-cabor. Supaya, bisa mencetak atlet-atlet berprestasi.

Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan menegaskan, agar rekomendasi dan saran itu bisa menjadi perhatian eksekutif. “Catatan-catatan atau rekomendasi ini, bisa diperhatikan dan ditindaklanjuti untuk kinerja yang lebih baik,” jelasnya.

Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf mengapresiasi rekomendasi yang disampaikan legislative. Pihaknya pun akan memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi tersebut. (and/rif)

Share :

Baca Juga

Politik

Kuasai Materi Debat, Duet Prabowo-Gibran Dianggap Kian Layak Dipilih

Politik

Dapil Kabupaten Pasuruan Ditentukan, Cek Penetapannya

Politik

Miris, Atap Dewan Jebol, Dibiarkan

Politik

Tarik Ulur Anggaran Tuntas, APBD Perubahan 2022 Tinggal Didok

Politik

Penundaan Pemilu Berpotensi Picu Krisis Legitimasi

Politik

“Dinasti” Gus Saiful Damanhuri, Pindah Haluan ke Partai Gerindra?

Politik

Ketua ADKASI Jatim Dukung Penundaan Pemilu 2024
Rapat : eksekytif saat lakukan paparan Rencana Tata Ruang Wilayah di gedung DPRD

Berita

6 dari 7 Fraksi DPRD Sepakat Pengesahan RTRW Ditunda.