TINJAU : Rombongan anggota Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan saat sidak pemandian alam Banyubiru, Kecamatan Winongan tahun lalu (foto: dewan)
PASURUAN, titiksatu.com – Pemkab Pasuruan menargetkan untuk bisa merealisasikan target PAD dari sektor wisata hingga Rp 250 juta. Namun, target tersebut, sepertinya akan sulit didapatkan.
Penutupan wisata pemandian alam Banyubiru, menjadi penyebabnya. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan, Eka Wara Brehaspati menuturkan, target PAD tahun ini, digadang-gadang mencapai Rp 250 juta. Pendapatan itu digadang-gadang bisa diperoleh dari tiga sektor wisata.
Selain Banyubiru, juga Ranu Grati dan Gunung Bromo. Namun, hal itu diakuinya tidak akan mudah. Beberapa hal menjadi persoalannya. Termasuk penutupan Banyubiru, lantaran untuk penataan kawasan.
“Kami tetap akan berusaha. Memang, hal itu tidak mudah. Tapi, bukan berarti tidak mungkin. Mudah-mudahan, pandemic bisa berakhir, sehingga sektor wisata kembali bisa bergairah,” ujar Eka.
Menurut Eka, pandemic Covid-19 memang berdampak besar terhadap sektor wisata. Tak jarang, wahana wisata harus dilakukan penutupan. Untuk mencegah penyebaran Covid-19.
Dampaknya, jelas terhadap tingkat kunjungan wisata. Rendahnya kunjungan pun, mempengaruhi pendapatan. Berkaca pada tahun 2021 lalu, jumlah pemasukan untuk daerah dari sektor wisata, tak mencapai Rp 100 juta.
Padahal, target yang digadang-gadang, diupayakan bisa menembus Rp 250 juta. Sehingga, jumlah tersebut jauh dari target. “Efek pandemic memang terasa. Dan itu, tidak hanya berlaku di sektor wisata. Tetapi juga yang lain,” tukasnya.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan, Juriyanto memandang, Banyubiru merupakan sumber PAD dari sektor wisata terbesar di Kabupaten Pasuruan. Keberadaannya pun menjadi tempat bagi banyak pedagang untuk mencari nafkah.
Seharusnya, pemerintah daerah bisa memberikan kebijakan. Agar sektor wisata tersebut, bisa dioperasionalkan. “Kasian kan pelaku usaha di sana, tidak bisa mencari nafkah,” akunya.
Ia memahami ada rencana penataan yang akan dilakukan. Namun, rencana itu sebaiknya dibarengi dengan kebijakan untuk bisa dibuka kembali. “Karena dari situpula, PAD bisa didapatkan,” bebernya. (and/rif)
