PASURUAN, TitikSatu.com – Pemkab Pasuruan resmi membuka jalan bagi penarikan pinjaman Rp 250 miliar untuk membangun RSUD di wilayah selatan. DPRD dan pemerintah daerah menyepakati pinjaman yang akan diajukan ke PT. Sarana Multi Infrastruktur dalam rapat paripurna, Senin (16/11/2026).
Pengesahan itu ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo dan pimpinan DPRD Kabupaten Pasuruan. Dengan persetujuan tersebut, rencana pembiayaan pembangunan rumah sakit di Kecamatan Purwodadi memasuki tahapan lanjutan.
Rusdi menyebut pembangunan RSUD wilayah selatan telah lama dibutuhkan masyarakat. Selama ini, akses layanan rujukan milik pemerintah daerah belum merata. Dua rumah sakit daerah, RSUD Bangil dan RSUD Grati, berada di kawasan utara. Sementara warga di wilayah selatan harus menempuh jarak lebih jauh untuk mendapatkan layanan serupa.
”Pembangunan RSUD wilayah selatan di Kecamatan Purwodadi adalah kebutuhan yang telah lama ditunggu-tunggu masyarakat di kawasan selatan,” kata Rusdi seusai paripurna.
Namun, pembangunan rumah sakit itu harus dibayar dengan kewajiban fiskal jangka panjang. Pinjaman sebesar Rp 250 miliar tersebut memiliki tenor 10 tahun dengan masa tenggang delapan bulan. Artinya, pembayaran angsuran akan terus berlangsung meski masa jabatan pemerintahan saat ini berakhir.
Rusdi mengakui konsekuensi tersebut. Karena itu, Pemkab mengklaim telah menghitung kemampuan keuangan daerah, termasuk rasio kemampuan membayar utang atau Debt Service Coverage Ratio (DSCR). Pemerintah memastikan proyeksi cicilan pokok dan bunga tidak mengganggu belanja wajib maupun anggaran pelayanan dasar.
”Kami menyadari sepenuhnya jangka waktu pengembalian melampaui sisa masa jabatan pemerintahan berjalan ini. Maka, perhitungan kemampuan keuangan daerah telah kami lakukan secara sangat cermat dan hati-hati,” ujarnya.
Meski begitu, beban pinjaman tetap menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan berikutnya. Sebab, kewajiban pembayaran tidak berhenti ketika rumah sakit selesai dibangun atau masa jabatan kepala daerah berganti. Kemampuan rumah sakit menghasilkan pendapatan dan ketepatan proyeksi penerimaan daerah akan ikut menentukan kelancaran pelunasan.
Pemkab memasukkan pembangunan RSUD wilayah selatan sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Rusdi juga berjanji mengawal penggunaan dana agar sesuai peruntukan. Pemerintah daerah akan menyampaikan laporan berkala kepada DPRD mengenai perkembangan pembangunan dan pembayaran angsuran.
Pengawasan, kata dia, diperlukan agar penggunaan dana berjalan transparan dan akuntabel. Evaluasi berkala juga akan dilakukan untuk mencegah penyimpangan yang berpotensi menambah beban keuangan daerah.
Rusdi menyebut pembangunan rumah sakit tersebut sebagai investasi jangka panjang untuk memperluas akses kesehatan masyarakat. Dia berharap fasilitas itu memberi manfaat setelah beroperasi, sebanding dengan kewajiban pembayaran yang harus ditanggung daerah selama satu dekade.
”Keputusan yang kita ambil hari ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan sebuah warisan pembangunan yang akan dinikmati oleh generasi mendatang,” pungkasnya. (mo/rif)













