PASURUAN, TitikSatu.com — Beban fiskal Pemerintah Kabupaten Pasuruan pada tahun anggaran 2027 dipastikan meroket. Dalam Rapat Paripurna DPRD Pasuruan, Senin (2/11/2026), eksekutif secara resmi menyerahkan Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027 yang dirancang berpedoman pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2026.
Struktur keuangan yang diajukan memperlihatkan angka defisit belanja daerah dipatok jauh melampaui proyeksi pendapatan. Pos pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp3.528.332.982.321,00, sementara belanja daerah digarok hingga menyentuh angka Rp4.075.185.923.222,00.
Bupati Pasuruan HM Rusdi Sutejo—yang akrab disapa Mas Rusdi—menjelaskan bahwa target pendapatan tersebut ditopang oleh dua pilar utama. Yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1.761.705.401.360,59 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp1.766.627.580.960,41.
Komponen PAD sendiri mayoritas disumbang dari pajak daerah senilai Rp1.135.283.255.372,59 dan retribusi daerah Rp613.172.145.988,00, ditambah hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan Rp5,25 miliar serta lain-lain PAD sah Rp8 miliar. Sedangkan pendapatan transfer mencakup dana pusat Rp1.627.662.856.000,00 dan transfer antardaerah Rp138.964.724.960,41.
Di sisi belanja, dana sebesar Rp4,07 triliun tersebut dibagi ke dalam pos belanja operasi Rp2,51 triliun, belanja modal Rp871,01 miliar, belanja tidak terduga (BTT) Rp35 miliar, serta belanja transfer Rp653,47 miliar.
“Penyusunan APBD tahun 2027 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan pembangunan daerah untuk mewujudkan pelayanan publik, memperkuat perekonomian daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan,” ujar Mas Rusdi di hadapan para legislator.
Guna menambal defisit sekaligus menggenjot infrastruktur penopang program strategis nasional, Pemkab Pasuruan secara terbuka mengambil opsi pembiayaan luar biasa. Dari total penerimaan pembiayaan Rp550.352.940.901,00, pemerintah daerah merencanakan suntikan dana dari skema pinjaman daerah senilai Rp363.000.000.000,00.
Anggaran utang ratusan miliar rupiah itu dipatok khusus untuk membiayai tiga proyek mercusuar fisik berskala besar yang bakal dimulai secara bertahap pada 2027. Ketiga proyek tersebut meliputi pembangunan gedung baru Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Purwodadi, revitalisasi Pasar Wisata Cheng Hoo Pandaan, serta peremajaan total objek wisata Pemandian Alam Banyubiru.
“Dalam rangka menutup defisit anggaran sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan program strategis nasional, Pemerintah Kabupaten Pasuruan merencanakan pemanfaatan skema pinjaman daerah sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan,” tegas bupati.
Selain membiayai proyek mercusuar pariwisata dan kesehatan, porsi belanja APBD 2027 tetap diwajibkan mengguyur sektor pelayanan dasar wajib. Bidang pendidikan mendapat alokasi masif sebesar Rp718.873.861.558,00, sektor kesehatan digelontor Rp1.113.037.395.854,97, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menerima porsi Rp651.062.087.792,00 demi memastikan konektivitas infrastruktur wilayah tetap stabil.
Pemkab Pasuruan kini berharap rangkaian pembahasan bersama DPRD dapat bergulir mulus tanpa hambatan berarti, sehingga Raperda APBD 2027 mampu disahkan tepat waktu sesuai jadwal tahapan demi mendongkrak roda perekonomian di akar rumput. (rif)
