Home / Berita

Senin, 19 Desember 2022 - 19:09 WIB

Terbukti Ngeruk Tanah Bulusari Secara Ilegal, AT Sang Bos Tambang Divonis Bersalah

DIVONIS : Andrias Tanujaja alias AT dinyatakan bersalah telah melakukan penambangan ilegal oleh PN Bangil

 

BANGIL, titiksatu.com – Pengadilan Negeri Bangil akhirnya memvonis bos tambang, Andrias Tanujaja, bersalah. Pengusaha galian C asal Surabaya itu dianggap terbukti melakukan penambangan ilegal di Bulusari, Kecamatan Gempol.

Karena perbuatannya itu, terdakwa dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan. Serta denda Rp 25 miliar. Bila tidak dibayarkan, maka harus digantinya dengan kurungan 3 bulan.

Vonis itu dijatuhkan majelis hakim PN Bangil yang diketuai oleh Achamd Shohel Nadjir, kemarin (19/12). Dalam putusan tersebut, majelis hakim PN Bangil menyatakan terdakwa telah bersalah melanggar dakwaan primer, pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 jo 56 ke 2 KUHP.

Baca Juga  Pemuda yang Main Nyelonong ke Rumah Orang Itu Dilepas Polisi, Alasannya Bikin Syok

Karena ia dianggap telah melakukan penambangan ilegal atau ikut serta dalam penambangan ilegal tersebut. Atas dasar itulah, majelis hakim, akhirnya menjatuhinya vonis bersalah. Ia diganjar hukuman 1 tahun 6 bulan, serta denda Rp 25 miliar subsider 3 bulan kurungan.

Baca Juga  Dipepet Dua Orang, Seorang Guru SD Nyaris Jadi Korban Begal

“Menyatakan terdakwa telah bersalah melakukan penambangan tanpa izin,” kata Achamd Shohel.

Meski begitu, vonis tersebut jelas lebih ringan dari tuntutan JPU. Karena dalam persidangan sebelumnya, terdakwa dituntut hukuman 5 tahun penjara serta denda Rp 75 miliar dengan subsider 6 bulan kurungan.

Menurut Achmad Shohel, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan majelis hakim atas putusan tersebut. Selain terdakwa memiliki tanggungan keluarga, ia juga belum pernah dipenjara. Sementara, hal yang dianggap memberatkan, lantaran terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar-gencarnya memberantas penambangan tanpa izin.

Baca Juga  Pembatalan Sertifikat Redistribusi Tanah Tambaksari, Tidak Adil Untuk Masyarakat 

“Atas putusan itu, baik terdakwa ataupun JPU berhak untuk menerima ataupun banding. Namun bila belum bisa memutuskan, bisa memilih untuk pikir-pikir,” sambung dia.

Atas putusan tersebut, terdakwa AT memilih untuk pikir-pikir. Sementara, JPU Kejari Kabupaten Pasuruan, juga memilih hal sama. Untuk pikir-pikir. (and/rif)

Share :

Baca Juga

Berita

Penetapan Tersangka Kasus BOP Kemenag RI Lambat, Kejari Cari Tumbal?

Berita

Bukan Faktor Spesifikasi, Ini Klaim Pemkot Pasuruan Atas Kerusakan Payung Madinah

Berita

Ratusan Lampu PJU Bakal Dipasang, Segini Uang yang Akan Digelontorkan Pemkab Pasuruan

Berita

Warga Lumpang Bolong Lakukan Ini, Setelah Jalan Mereka yang Rusak Sekarang Jadi Mulus

Berita

Mau Enaknya, Giliran Disuruh Nikahi Nggak Mau, Ini Akibatnya..!!

Berita

Makan Menu Kotakan, Sejumlah Wartawan “Keracunan”
silahturahmi, Ketua DPRD Sudiono Fauzan foto bersama awak media.

Berita

Gelar Silaturahmi Dengan Wartawan. Ketua DPRD Minta Tingkatkan Profesionalisme.

Berita

Sesuai Kajian Pakar, Lintasan Uji Praktek SIM Dirubah. Angka 8 dan Zig-zag Dihilangkan