DEADLOCK : Audiensi soal pengelolaan afalan PT King Jim Indonesia kembali deadlock. Tidak ada perwakilan perusahaan yang hadir.
BANGIL, titiksatu.com – Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan dibuat kecewa. Audiensi soal limbah afalan PT King Jim Indonesia dengan warga dan CV Wahyu Putra, tak berjalan sesuai rencana.
Menyusul tidak hadirnya perwakilan perusahaan. Padahal sebelumnya, agenda sudah disusun. Dengan wacana pihak direksi perusahaan asal Jepang itu bisa hadir memenuhi audiensi dengan warga.
“Mereka tidak menghormati lembaga legislatif. Ini mengecewakan,” kata Dion-sapaan Sudiono Fauzan.
Menurut Dion, audiensi yang dilangsungkan Senin (5/12), mengundang jajaran direksi PT King Jim Indonesia, CV Wahyu Putra dan juga warga. Namun, dalam pertemuan tersebut, tidak ada satupun perwakilan dari CV Wahyu Putra dan juga PT King Jim Indonesia yang hadir.
Padahal, pertemuan tersebut dimaksudkan. Untuk mencari solusi terbaik. “Rekomendasi berkaitan pengelolaan limbah afalan itu, memang belum dirumuskan legislatif. Tapi, kami berharap agar dikembalikan ke desa,” sampainya.
Wakil Gubernur LIRA Jatim, Ayik Suhaya memandang, ketidakhadiran dari pihak PT King Jim Indonesia dan CV Wahyu Putra merupakan hal yang mengecewakan. Pembahasan soal pengelolaan afalan pabrik ATK itupun, tak lagi bisa diputuskan.
Namun, pihaknya sudah meminta rekomendasi dari legislatif. Agar pengelolaannya, diserahkan ke BUMDes. Karena, keberadaan perusahaan, berada di kawasan Pandean.
Warga Pandean terkena dampak langsung. Limbah polusi ataupun banjir, yang terkena adalah warga Pandean. “Kami minta rekomendasi agar pengelolaan limbah afalan tersebut diserahkan ke BUMDes. Bukan gerombolan dan bukan oknum. Tapi murni badan usaha di bawah pemerintah desa,” desaknya.
Pihaknya pun meyakinkan, bakal mengirim rekomendasi tersebut ke Bupati, Konsulat Jendral Jepang di Surabaya hingga Presiden. “Kami akan kirimi semua. Biar jelas dan terang,” sampainya. (and/rif)
