PASURUAN, TitikSatu.com– Angka perempuan kepala keluarga (Pekka) di Kabupaten Pasuruan tak bisa lagi dipandang sebelah mata. Sebanyak 126.102 perempuan kini menjadi tulang punggung keluarga. Artinya, satu dari lima rumah tangga dipimpin perempuan.
Fenomena ini mendapat perhatian Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan, Sugiarto. Politisi Fraksi Golkar tersebut memilih turun langsung merespons realitas sosial tersebut dengan pendekatan pemberdayaan ekonomi.
Ia memulai langkah konkret melalui program bantuan alat usaha bagi Pekka. Bukan gerobak biasa, sarana usaha itu dirancang dari pemanfaatan limbah industri yang diolah kembali menjadi gerobak layak pakai.
“Kita melihat sektor UMKM ini potensinya besar. Problem klasik Pekka itu soal modal dan fasilitas. Maka kami bantu gerobak agar mereka bisa langsung bergerak tanpa memikirkan tempat usaha,” kata Sugiarto.
Gerakan ini memang masih terbatas. Namun respons masyarakat disebut cukup tinggi. Permintaan terus berdatangan, terutama dari kalangan Pekka yang ingin memulai usaha kecil seperti jualan makanan atau minuman.
Sugiarto menilai konsep daur ulang limbah menjadi aset produktif adalah solusi realistis di tengah keterbatasan fiskal daerah. Selain ramah lingkungan, biayanya relatif lebih hemat. Meski begitu, ia mengingatkan bahwa inisiatif personal tidak cukup. Perlu dukungan kebijakan yang sistematis dari pemerintah daerah.
“Bansos itu penting, tapi jangan berhenti di situ. Pelatihan, pendampingan, hingga penguatan anggaran untuk ekonomi keluarga harus diperbesar,” tegasnya.
Menurutnya, Pekka sejatinya kelompok tangguh. Mereka hanya membutuhkan ruang dan dorongan agar bisa mandiri secara ekonomi. Di sisi lain, Sugiarto juga menyoroti beban sosial yang kerap menyertai status perempuan kepala keluarga. Stigma negatif masih kerap melekat di sebagian masyarakat.
“Tekanan sosial itu nyata. Ada yang dipandang sebelah mata hanya karena statusnya. Maka negara dan seluruh elemen, termasuk PKK dan swasta, harus hadir memberi jaminan kesetaraan kesempatan,” ujarnya.
Ia mengusulkan agar pemerintah daerah membuka komunikasi lebih intensif dengan sektor industri. Kabupaten Pasuruan yang dikenal sebagai kawasan industri dinilai memiliki peluang besar menyerap tenaga kerja perempuan dengan skema yang lebih fleksibel.
“Harus ada keberpihakan. Pemda bisa bernegosiasi dengan pabrik-pabrik, koperasi seperti Koperasi Merah Putih, hingga program SPPG atau Makan Bergizi Gratis. Pekka harus diprioritaskan di bidang yang memungkinkan,” tandasnya. (mo/rif)
