BANGIL, titiksatu.com – Polisi dan aliansi mahasiswa-masyarakat terlibat dorong-dorongan. Pemandangan itu tersaji ketika kelompok mahasiswa-masyarakat, berunjuk rasa di depan pintu masuk DPRD Kabupaten Pasuruan.
Dalam aksi tersebut, ketegangan sempat mewarnai jalannya demonstrasi. Bahkan pasukan Polwan asmaul khusna Polres Pasuruan harus ditarik mundur.
Setelah terlibat dorong-dorongan dengan kelompok mahasiswa dan masyarakat yang mengatasnamakan diri Aliansi Gerakan Masyarakat-Mahasiswa Pasuruan (Gerampas) tersebut. Aksi itu dipicu, setelah tak ada satupun anggota legislatif yang menemui. Hingga beberapa menit lamanya berorasi, barulah ada dewan yang menemui.
“Kalau tidak memihak rakyat, bubarkan saja DPR,” kata salah satu orator.
Dalam aksi demonstrasi itu, ada beberapa tuntutan. Selain meminta reshuffle menteri yang terlibat statemen perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode dan penundaan pemilu, mereka juga meminta agar perpindahan ibu kota dikaji. Karena akan membebani keuangan negara. Ujung-ujungnya masyarakat yang terbebani.
Karena semua serba naik. BBM naik. PPN pun ikut naik. Bukan hanya isu nasional. Mereka juga menyoal isu lokal. Termasuk banjir dan konfil agraria di Lekok dan Nguling.
Musyawir, salah satu pendemo memandang, dewan seharusnya menunjukkan fungsinya. Untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Karena kebijakan pemerintah, jelas membuat masyarakat kecil semakin menderita.
Ia pun menyebut, DPR tak lagi patut disebut Dewan Perwakilan Rakyat jika aspirasi masyarakat tidak didengar. Bahkan lebih patutnya disebut Dewan Pemerkosa Hak-hak Rakyat.
“Kalau tidak mendengar aspirasi kami. Tidak pantas lagi DPR disebut Dewan Perwakilan Rakyat. Ganti saja. Dewan Pemerkosa Hak-hak Rakyat,” tandasnya.
Senada diungkapkan Ghozi, salah satu pendemo lainnya. Ia memandang, sebaiknya bubarkan saja DPR maupun DPRD. Karena hanya mementingkan oligarki. Dan condong kepada pemerintah. Bahkan, DPR telah membunuh demokrasi.
Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan mengaku bakal menyampaikan aspirasi tersebut langsung ke DPR RI dan pemerintah pusat. Agar ada tindaklanjut dari pemerintah pusat.
“Hari ini kami akan langsung sampaikan,” tukasnya. (and/rif)
