Ilustrasi (internet)
PASURUAN, titiksatu.com – Masa tugas Bupati Pasuruan, berakhir September 2023 mendatang. Namun, rumor tak sedap mulai bermunculan.
Ada isu pemaksaan kehendak, untuk menempatkan seseorang sebagai Penjabat (Pj) Bupati. Bila benar, “orang titipan” yang akan berkuasa pada masa transisi tahun politik itu, dikhawatirkan menjadi pelayan kepentingan The Good Father.
Kemungkinan itupun, memicu gejolak di kalangan aktivis NGO Kabupaten Pasuruan. Mereka mengingatkan, agar Pj Bupati Pasuruan yang diusulkan harus orang yang berintegritas dan bebas kepentingan politik maupun motif ekonomi.
Direktur Pusat Studi dan Advokasi Kebijakan (Pusaka), Lujeng Sudarto mengingatkan, Pj Bupati Pasuruan yang ditunjuk nantinya, tidak hanya sekedar memiliki kepantasan jabatan. Namun juga harus mempertimbangkan kapabilitas serta rekam jejak karir birokrasinya.
“Kami menemukan sinyalemen adanya pihak tertentu yang memaksakan untuk menempatkan orangnya sebagai calon PJ Bupati Pasuruan. Kepentingannya jelas, untuk mengkooptasi OPD dan mengintervensi pengadaan dan jasa,” ungkap Lujeng Sudarto.
Untuk itulah, ia akan menggalang kekuatan dari kalangan aktivis di Kabupaten Pasuruan. Hal ini dimaksudkan, sebagai upaya menghadang pemaksaan kehendak tersebut.
Ia dan rekan-rekan NGO, akan meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyeleksi secara ketat calon Pj Bupati Pasuruan. Sehingga penunjukan Pj Bupati Pasuruan nantinya, didasarkan atas kompetensi dan integritas yang dimiliki.
“Proses penunjukan Pj Bupati Pasuruan harus diawasi. Agar tidak diintervensi oleh kekuatan politik atau pihak-pihak manapun. Satu tahun jabatan PJ Bupati itu dalam masa transisi, rentan untuk dimanipulasi kekuatan politik manapun untuk mendapatkan political benefit serta rente ekonomi dalam pengadaan barang dan jasa,” tuding Lujeng.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Andri Wahyudi memandang, pihaknya juga memiliki hak untuk mengusulkan calon Pj Bupati Pasuruan. Menurutnya, pejabat di Pemkab Pasuruan juga bisa diusulkan untuk menduduki jabatan tersebut.
“DPRD bisa mengusulkan nama-nama sebagai calon PJ Bupati Pasuruan. Tentu, dengan kepangkatan yang memenuhi persyaratan. Penentunya ada di Kemendagri,” ulasnya. (and/rif)
