PASURUAN, titiksatu.com – Bakal calon yang sudah ditetapkan sebagai calon kepala desa, tidak lagi bisa mengundurkan diri seenaknya. Karena bila nekat, bakal dikenai sanksi pidana atau denda.
Hal ini sesuai dengan regulasi yang ada. Sesuai dengan pasal 203 Perda nomor 6 tahun 2015 tentang Pemerintah Desa, calon kepala desa yang mundur, bisa dijerat dengan pidana hingga 6 bulan kurungan. Atau bila tidak, berupa denda hingga Rp 50 juta.
Menurut Plt Kepala DPMD Kabupaten Pasuruan, Bakti Jati Permana, pengenaan sanksi itu bukan tanpa alasan. Hal ini berkaitan dengan niat dan keseriusan calon kepala desa dalam mengikuti kontestasi pesta demokrasi tingkat bawah, di desa.
Karena, pilkades berkaitan pula dengan anggaran pemerintah. “Jangan sampai, anggaran besar yang disiapkan, malah dijadikan main-main,” terangnya.
Hal inilah yang akhirnya memunculkan sanksi bila calon kepala desa memilih mundur dalam pemilihan. Ia mengakui, sah-sah saja mereka mundur. Tapi, sanksi yang diatur dalam regulasi yang ada, harus mereka terima.
Jika pun akhirnya mundur, ujar Bakti, hal itu tak mempengaruhi tahapan. Proses pemilihan akan tetap dilangsungkan. Meski awalnya, hanya ada dua calon.
“Kalau misalnya ada dua calon dan yang satu nekat mundur, secara administrasi tetap. Artinya, pemilihan tetap bisa dilangsungkan dengan menganggap calon yang mundur ada,” jelasnya.
Lalu, ketika calon kades yang mundur, akhirnya memenangi pemilihan dengan mengantongi banyak suara, maka suara yang diperoleh dianggap nol. Artinya, pemilihan dimenangkan dengan calon yang ada.
Sejauh ini, kata Bakti, belum ada calon yang mundur. “Kami belum memperoleh pengajuan calon mengundurkan diri untuk saat ini,” tandasnya. (and/rif)
