Oleh : Dr. Ronny Winarno, SH Hum
Pemerintahan negara Indonesia sebagai refleksi pola sistem ketatanegaraan bangsa Indonesia sedari dulu semasa jauh sebelum republik Indonesia berdiri memiliki karakteristik adanya moral bangsa yang bisa diidentikkan dengan perilaku bangsa baik yang dilakukan secara indidual, perilaku pejabat, sekelompok masyarakat, tokoh masyarakat sampai dengan yang disebut raja. Ataupun bangsawan yang disebut memiliki karismatik dari aspek tertentu, maka moral sudah menempel, melekat dan menyatu dengan pribadi atau sekelompok yang mencerminkan bangsa dimaksud.
Moral bangsa memiliki predikat dan kapasitas yang sangat sensitif bagi bangsa Indonesia menggambarkan sifat yang agung dan luhur, karena bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religious, toleransi, berbudi luhur, santun dan ramah. Segala sesuatu dalam berperilaku senantiasa memiliki unggah ungguh, etika, kaidah, tata krama dan pola manusiawi dalam berkehidupan dan berinterakasi yang humanis, partisipatoris dan saling menghargai. Leluhur bangsa Indonesia telah membentuk, mengajarkan, membangun, membina dan meneladankan bagaimana memahami, mengerti dan mampu menggunakan dengan baik mengenai moral bangsa yang tentunya diawali dari komitmen pribadi untuk sadar, sungguh-sungguh dan akan bermoral.
Tentunya sangat ironis bangsa Indonesia sebagai bangsa besar, bangsa yang bermoral dan bangsa yang menjaga, menguri-uri nilai budaya luhur, pekerti luhur dan moralitas yang tinggi untuk mencegah konflik antar individu, antar kelompok masyarakat termasuk antar penguasa dalam kehidupan bernegara. Tetapi dalam kehidupan bernegara sekarang ini cenderung ditinggalkan, tidak mengindahkan keluhuran moral bangsa dan mengabaikan pentingnya moral bangsa dalam berperan mewujudkan negara yang gemah ripah loh jinawi toto tenterem kerto raharjo.
Ada apa dengan perilaku penguasa saat sekarang ini. Cenderung mendurhakai dan mencampakkan bumi pertiwi (ibu petiwi menangis), melupakan perjuangan pendiri bangsa, mengkebiri nilai-nilai adat dan kearifan lokal yang sesungguhnya merupakan jatidiri bangsa Indonesia. Perlu diingat dalam filosofi hukum adat, bahwa moral bangsa yang dilakukan dengan tidak baik, yang mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok dan menyengsarakan masyarakat akan berdampak kurang baik pula dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terutama kehidupan masyarakat dan kondisi alam semesta menjadi tidak seimbang dan memicu amuk masa. Bahwa perlu diingat kembali runtuhnya orde lama, tumbangnya orde barui dan lahirnya orde reformasi.
Perlu diingat pula, bahwa masyarakat dan bangsa Indonesia saat ini akan melaksanakan pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 sebagai bagian komitmen bangsa Indonesia untuk merdeka dan hidup dengan sejahtera dan makmur yang dalam msejarahnya sudah diawali dengan perjuangan pendidikan dan kepemudaan pada tahun 1908. Yang kemudian dicetuskan setelah masa 20 tahun dan muncullah sikap sumpah pemuda tahun 1928.
Secara manusiawi dan bermoral janganlah dicederai nilai demokrasi Pancasila dalam proses pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Demokrasi Pancasila ini yang dikuatkan dengan makna dan hakikat 20 tahun dari niatan luhur untuk merdeka di tahun 1908 dan berkarakter 20 tahun-an terbentuk sumpah pemuda bangsa Indonesia. Artinya sumpah ini bukan sumpah biasa, tetapi sumpah yang dimohonkan oleh rakyat dengan hati tulus kepada Yang Maha Kuasa untuk berkehidupan sesuai dengan jatidiri bangsa Indonesia berisikan moral bangsa.
Hal ini sejalan dengan tulisan Moh. Yamin dalam bukunya berjudul lahirnya UUD 1945, bahwasanya terjadi akumulasi moral bangsa dari seluruh elemen masyarakat yang sepakat untuk mendirikan negara republik Indonesia dengan segala konsekwensi hukumnya. Artinya siklus 20 tahun menuju sumpah pemuda adalah sumber moral bangsa berlapis doa rakyat, menjadi sumpah yang magish, yang tidak bisa diingkari dan dicampakkan begitu saja, sebab akan terjadi ngunduh wohing pakarti. Dan tentunya akan merugikan serta menyengsarakan masyarakat. Mengapa demikian ? Karena moral bangsa dibuang digantikan dengan yang bukan moral bangsa lagi. Padahal ini adalah bagian dari sejarah berdarah-darah perjuangan bangsa. Oleh sebab itu dengan nmeninggikan dan meluhurkan moral bangsa identik dengan menghargai perjuangan besar pemuda, perjuangan pendiri bangsa sebagaimana dikatakan oleh Presiden Soekarno jangan sekali-kali meninggalkan sejarah (Jasmerah).
Jika dilihat dari kepercayaan masyarakat secara demokrasi menyerahkan kedaulatan rakyat kepada pemegang kekuasaan adalah bentuk tanggung jawab negara untuk to respect, to protect dan to fulfill yang mengedepankan moral bangsa. Terlebih lagi moral bangsa yang bersemayam pada diri penguasa, pejabat atau pemangku kepentingan dan yang terhormat wakil rakyat yang berhubungan dengan sistem pemerintahan negara adalah menjadi potret perilaku bangsa Indonesia sebagaimana diajarkan oleh pendahulu bangsa Indonesia. Oleh sebab itu nilai dan kualitas moral bangsa dalam diri seseorang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia.
Mengenal moral dalam perspektif filosofis sejatinya bagi manusia di dumia ini sudah ada dalam diri pribadi masing-masing. Terbentuk dalam rakhim seorang ibu yang dengan kekuasaan Tuhan menjelma pada diri manusia serta menjadi mental hidup manusia sebagai unsur moral dalam kepribadian yang dimiliki, dibawa dan digunakan oleh masing-masing manusia. Sehingga menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa manusia itu harus mengenal hukum untuk kehidupan bermasyarakat. Namun dalam berhukum di masyarakat setiap orang harus memiliki moral. Sehingga dari moral pribadi ini akan menjadi moral bangsa. Oleh sebab itu suatu moral bagi seseorang adalah suatu keniscayaan yang tumbuh, hidup dan akan bermanfaat ketika menjadi individu serta menjadi komponen penting sebagai moral bangsa saat berkepentingan dengan kehidupan bermasyarakat, berbanghsa dan bernegara.
Disinilah moral bangsa menjadi penting sebagai pengendali diri dan instropeksi diri terutama bagi pemegang kekuasaan dalam menentukan kebijakan yang berkontribusi pada kepentingan nasional dan kepentingan rakyat terutama pada situasi sensitif perhelatan pemilu Presiden dan wakil Presiden yang harus dilaksanakan secara luber dan jurdil untuk keberlangsungan sistem pemerintahan pada kurun waktu 5 tahun ke depan sesuai dengan amanah konstitusi dan amanah rakyat. Vox populi vox dei (suara rakyat suara Tuhan). Mencapampakkan moral bangsa, lantas Quo Vadis Indomnesia. (ist)
