Home / Berita

Selasa, 18 April 2023 - 20:57 WIB

Dapat Izin di Kawasan Lindung, Dua Perusahaan Tambang Ini Disoal. Ada Mafia Perizinan?

BUKTI : Lujeng Sudarto, aktivis lingkungan (tengah) saat menunjukkan peta tambang

PASURUAN, titiksatu.com – Terbitnya izin Operasional Produksi (OP) tambang milik PT Agung Satria Abadi (ASA) dan PT Berkah Granit di kawasan lindung Desa Wonosunyo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, memicu kecurigaan. Kalangan aktivis lingkungan menilai, ada mafia perizinan yang bermain dalam perkara ini.

Tudingan miring itu, seperti yang diserukan Koordinator Portal (Persatuan Organisasi Rakyat untuk Transparansi dan Advokasi Lingkungan), Lujeng Sudarto. Menurut Lujeng, terbitnya izin OP dua perusahaan tambang di kawasan lindung tersebut, patut dipertanyakan. Bagaimana mungkin, izin OP bisa terbit di kawasan lindung.

Baca Juga  Ratusan Lampu PJU Bakal Dipasang, Segini Uang yang Akan Digelontorkan Pemkab Pasuruan

Hal jelas sebuah tindakan diskriminatif yang dilakukan pemangku kebijakan. Mengingat, perusahaan tambang CV Jaya Corpora (JC), baik Pemkab Pasuruan maupun Pemprov Jatim jelas-jelas tidak menerbitkan izin OP dengan alasan berada dalam kawasan lindung.

“Mafia perizinan tambang sedang memainkan peran dalam penerbitan izin OP pada dua perusahaan tambang PT ASA dan PT BG. Ini adalah tindakan yang diskriminatif dan upaya memonopoli bisnis pertambangan pada kelompok tertentu,” tandas Lujeng.

Baca Juga  Kapolres Pasuruan "Grebek" Rumah-rumah Warga Miskin. Ternyata Ini Yang Dilakukan. Sungguh Bikin Haru

Ia menegaskan,  selama ini Pemkab Pasuruan melayangkan keberatan atas izin tambang yang diajukan CV JC karena berada dalam kawasan lindung. Jika pemerintah tengah memprioritaskan upaya penyelamatan lingkungan, Pemprov Jatim semestinya juga tidak menerbitkan izin OP pada dua perusahaan tambang tersebut.

 

“Kami minta Gubernur Jatim segera mengevaluasi kepala Dinas ESDM yang bertindak diskriminatif terhadap perusahaan tambang. Kami mendesak Gubernur Jatim segera mencabut izin OP yang dikeluarkan dikawasan lindung,” imbuhnya.

Baca Juga  Bom Ikan Meledak, Dua Orang Luka Berat

Sorotan tak jauh berbeda diungkapkan, Hartadi, elemen Portal. Ia pun meminta, agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun untuk melakukan supervisi terhadap penerbitan izin pertambangan di Kabupaten Pasuruan. Permintaan ini menindaklanjuti surat Portal yang telah dikirimkan ke KPK beberapa waktu lalu.

“Kami meminta KPK melakukan supervisi terhadap proses penerbitan perijinan tambang. Termasuk maraknya ilegal minning menjadi indikator korupsi dan gratifikasi dalam pertambangan,” desaknya. (and/rif)

Share :

Baca Juga

Rilis : Kapolres AKBP Bayu Pratama Gubunagi sampaikan rapat evaluasi kerja Polres Pasuruan

Berita

Wow…Keren Angka Kejahatan Dipasuruan Alami Penurunan 23 Persen.

Berita

Duh….Tanah Mau Ditebus, Yang Terima Gadai Ogah. Jalur Hukum Pun Ditempuh Ahli Waris

Berita

Terjerat Pungli Rp 1,3 Miliar, Kades dan Panitia Redistribusi Tanah Tambaksari, Dijebloskan Penjara
Orasi : Warga dari 6 Desa melakukan aksi disepan PT. Satoria, Kejayan, Kabupaten Pasuruan

Berita

Tak Betah Dicekoki Limbah, Warga dari 6 Desa Luruk PT. Satoria,

Berita

Tersandung DD dan ADD, Kades dan Bendahara Kemirisewu Dijebloskan ke Tahanan

Berita

Bupati Yakinkan UHC Sudah Jalan, Dewan Temukan Banyak Ganjalan dalam Penerapan

Berita

Grebek Suami Selingkuh, Mama Muda Asal Grati Lapor Polisi

Berita

Sempat Hilang, Tumpukan Pipa Besi Hibah PT Freeport Ternyata Ada di Pasuruan