O cuidado dos melhores casinos com os utilizadores nota-se nas pequenas facilidades.

Home / Berita

Kamis, 16 Februari 2023 - 18:39 WIB

Curigai Program Redistribusi di Tambaksari Jadi Ajang Pungli, Aktivis Lapor Kejari

ADUKAN : Lujeng Sudarto saat mengadukan dugaan pungli program redistribusi tanah ke kejaksaan

PASURUAN, titiksatu.com – Ada dugaan pungutan liar (pungli) yang melingkupi program redistribusi lahan yang berlangsung di Desa Tambaksari, Kecamatan Purwodadi. Kasus inipun dilaporkan kalangan aktivis ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan.

Direktur Pusat Studi dan Advok@si Kebijakan (Pusaka), Lujeng Sudarto menguraikan, redistribusi tanah merupakan merupakan program pemerintah di mana ada peralihan tanah milik negara menjadi milik warga. Sebanyak 247 warga desa mendapatkan program tersebut dari kementrain ATR, pada akhir Desember 2022 lalu.

Baca Juga  Saksi Persidangan Ungkap Siapa Mafia Merek Sebenarnya, Sahlan SH dan Rekan Buka Kedok Fajar Dalam Sidang

Namun, program baik tersebut ditengarai sarat pungutan liar. Lantaran warga yang berniat untuk mendapatkan sertifikat, harus membayar dengan biaya yang tak murah. Mereka ditarik Rp 2 ribu per meter persegi.

Jika dihitung, masing-masing warga harus membayar Rp 4 juta bahkan Rp 12 juta. Padahal, berdasarkan SKB tiga menteri, yakni ATR, Mendagri dan Mentri Desa, harusnya hanya dikenai Rp 150 ribu.

“Kami menerima kuasa dari 23 warga yang mengeluhkan dengan tarikan tersebut,” ungkapnya.

Hal yang memprihatinkan lagi, mereka yang tak mampu membayar, maka lahan yang selama ini digarap, dialihak ke pihak lain yang mampu membayarnya. Kondisi ini, jelas sangat memprihatinkan. Karena, warga miskin yang sudah bertahun-tahun mengelola tanah tersebut, akhirnya tidak mendapatkan haknya.

Baca Juga  Polemik Sound Horeg Berakhir, DPRD Minta Karnaval Tak Langgar Aturan

Dasar itulah yang membuatnya melaporkan ke kejaksaan. Ia mencurigai, ada pungutan yang hasilnya mencapai miliaran rupiah.

Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Pasuruan, Roy Ardian Nur Cahya bakal melakukan telaah atas aduan tersebut. “Kami akan telaah dulu kasusnya,” ulasnya.

Di sisi lain, Kepala Desa Tambaksari, Kecamatan Purwodadi, Jatmiko menegaskan, kalau program tersebut, dilakukan mandiri untuk bisa mendapatkan hak atas tanah tersebut.
Karena bersifat mandiri, maka banyak hal yang dibutuhkan. Termasuk melibatkan jasa konsultan, dalam hal ini notaris untuk mengurus sertifikat atas tanah itu.

Baca Juga  Giliran Kaki Tangan Anggota Legislatif Jadi Tersangka Kasus BOP Kemenag RI

“Sudah dirapatkan di kantor desa dengan calon penerima. Berdasarkan rapat dengan panitia, warga sepakat tidak ada yang keberatan dengan biaya tersebut. Karena kan untuk mendapatkan sertifikat, harus melibatkan jasa konsultan dalam hal ini notaris,” tuturnya. (and/rif)

Share :

Baca Juga

Berita

Sejumlah Ijin Tambang Dicabut, Masih Beroperasi. Dewan Minta Satpol PP dan Kepolisian Beri Tindakan

Berita

Matangkan Skill Atlet Jelang Porprov Jatim

Berita

Korupsi PKBM: Pegawai Dinas Pendidikan Pasuruan Ngandang

Berita

Bom Ikan Meledak, Dua Orang Luka Berat

Berita

Pungli Pedagang Masjid Cheng Hoo Pandaan, Sulit Dihukum. Polisi Beberkan Alasannya.

Berita

Data RDKK Acakadut, Petani Rembang Kalut
teks foto : Rapat paripurna DPRD dalam pembentukan Aalat Kelengkapan Dewan (AKD) (foto;rif)

Berita

Perombakan AKD DPRD, Golkar Hilang

Berita

Tolak Pembangunan Batalyon, Warga Nguling Pulangkan Alat Berat ke Marinir