Home / Berita

Jumat, 23 Juni 2023 - 06:56 WIB

Bupati Pasuruan Terlibat Program Redistribusi Tanah Tambaksari?

PERTANYAKAN : Kalangan NGO saat meminta penjelasan ke BON Kabupaten Pasuruan

PASURUAN, titiksatu.com – Bupati Pasuruan disebut-sebut terlibat dalam program redistribusi tanah di Tambaksari, Kecamatan Purwodadi. Bahkan, orang nomor satu di Kabupaten Pasuruan tersebut, menjadi penanggungjawab sertifikasi dan pendistribusian tanah negara yang menyeret tiga orang sebagai tersangka.

Hal itu terungkap saat kalangan aktivis mendatangi kantor BPN Kabupaten Pasuruan untuk mempertanyakan carut marut redistribusi lahan di Tambaksari, Kecamatan Purwodadi, Kamis (22/6). Kasubbag Tata Usaha Kantor BPN Kabupaten Pasuruan, Sukardi menyatakan, pendataan calon penerima redistribusi tanah menjadi ranah PPL dengan diketuai oleh Bupati Pasuruan. PPL itu yang mengumpulkan data untuk proses seleksi hingga penetapan subjek dan objek redistribusi tanah landreform tersebut.

Baca Juga  RUU Kesehatan Picu Kontroversi. Katib Syuriah PBNU: Kenapa Peringatan di Kemasan Rokok Lebih Besar Daripada Alkohol?

”Mungkin titik kelemahannya ada pada proses seleksi,” kata Sukardi.

Sementara itu, Kepala Penataan dan Pemberdayaan Redistribusi Kantor BPN Kabupaten Pasuruan, Ibnu Bachtiar menjelaskan, selama sosialisasi sudah menekankan bahwa redistribusi tanah diberikan untuk petani penggarap. Jika akhirnya diketahui ada sebagian tanah yang dikuasai orang-orang berduit atau bukan petani penggarap, maka proses seleksi tidak dilakukan secara maksimal.

“Kami akan melaporkan ke BPN pusat, setelah pelepasan redistribusi, banyak yang dijual ke pemilik modal,” beber Ibnu.

Baca Juga  Waspada, Pakai Minyak Goreng Bekas, Sangat Berbahaya. Ini Penyakit yang Bisa Menyerang

Direktur Pusaka, Lujeng Sudarto mencurigai adanya permufakatan jahat dalam sertifikasi lahan seluas 97 hektar di Desa Tambaksari. Program redistribusi tanah justru dijadikan ajang bancakan para penggede yang memiliki pengaruh kekuasan.

Ironisnya, para petani yang turun temurun menggarap lahan perkebunan ternyata banyak yang tidak menikmati program itu. Mereka justru menjadi korban dengan harus menebus puluhan juta atas lahan garapannya yang diklaim milik Puji Asmoro.

”Ada 250 sertifikat yang disita jaksa. Sedangkan 102 sertifikat masih belum jelas jeluntrungannya sampai sekarang. Tidak menutup kemungkinan masih dikuasai oleh Puji Asmoro,” tuding Lujeng.

Baca Juga  Matangkan Skill Atlet Jelang Porprov Jatim

Ia memandang, BPN semestinya juga tersinggung ketika tanah negara yang menjadi obyek redistribusi ternyata diklaim oleh PA alias Puji Asmoro. Apalagi kondisi itu kemudian membuka celah adanya pungutan liar yang harus dikeluarkan petani.

”Kami mensinyalir ada indikasi manipulasi data penerima di tahapan seleksi PPL redistribusi tanah. Penyidik Kejari Kabupaten Pasuruan harus memeriksa Bupati Pasuruan, untuk mengungkap dugaan manipulasi data tersebut,” tandas Lujeng Sudarto, yang juga kuasa hukum warga Desa Tambaksari. (and/rif)

Share :

Baca Juga

Berita

Gruduk Kantor Desa, Warga Minta Kasun Talun Dicopot. Ini Alasannya…

Berita

Wow Keren….RSUD Bangil Berikan Pelayanan Bedah Digestif

Berita

Ratusan Lampu PJU Bakal Dipasang, Segini Uang yang Akan Digelontorkan Pemkab Pasuruan

Berita

Biar Banyak, Lima Warga Bangil Oplos Sabu-sabu

Berita

Jumlah Janda di Kabupaten Pasuruan Semakin “Menggoda”

Berita

Pastikan Tak Ada Penggusuran PKL Pasar Wisata Masjid Cheng Hoo, Tapi….

Berita

Mau Dilantik, Perangkat Desa di Kejayan Malah Dibui Gara-gara Nyolong Laptop dan Handphone
Penertiban : Bawaslu dan Jajaran Satpol PP lakukan penertiban di wilayah Kecamatan Bangil.

Berita

BAWASLU Gandeng Pol. PP tertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) di 24 Kecamatan Kabupaten Pasuruan