Home / Hukum & Kriminal

Kamis, 1 Juni 2023 - 16:42 WIB

Bos Tambang Bulusari Ajukan PK, PORTAL Layangkan Surat Ke MA

TAMBANG : Aktivitas penambangan di Bulusari, Kecamatan Gempol (foto: istimewa)

PASURUAN, titiksatu.com – Bos tambang ilegal di Desa Bulusari, Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, Andrias Tanudjaja (AT), melakukan perlawanan. Pasca Pengadilan Tinggi (PT) Jatim memperberat hukumannya menjadi 2 tahun pidana penjara dan denda Rp 35 miliar, kini ia mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) RI.

Dilansir dari laman Pengadilan Negeri (PN) Bangil, AT melalui penasehat hukumnya, telah menyerahkan memori PK. Persatuan Organisasi Rakyat untuk Transparansi dan Advokasi Lingkungan (Portal), yang mengawal persidangan perusakan lingkungan tersebut juga tidak tinggal diam. Gabungan aktivis NGO ini juga melayangkan surat kepada Ketua Mahkamah Agung (MA) RI.

Baca Juga  Nyelonong Masuk Rumah Orang, Ditengarai Pencuri, Digebuki

Koordinator Portal, Lujeng Sudarto, menyatakan permohonannya agar menolak dan tidak mengabulkan upaya PK yang diajukan AT. Permohonan keadilan hukum didasarkan sejumlah pertimbangan.

“Bahwa perbuatan melawan hukum AT yang melakukan operasional tambang ilegal berdampak pada kerusakan lingkungan (ekosistem) yang parah. Selain itu juga menimbulkan kerusakan infrastruktur jalan yang berat,” kata Lujeng Sudarto.

Baca Juga  Kehabisan Bensin, Maling Motor Gagal Dapat Hasil Garong

Menurut Lujeng, jika upaya PK atas terdakwa AT dikabulkan, jelas tidak akan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Serta, tidak akan memberi efek jera terhadap praktek-pratek pertambangan ilegal yang masih banyak terjadi khususnya di Kabupaten Pasuruan dan pada umumnya di Jatim.

Baca Juga  Penetapan Tersangka Kasus BOP Kemenag RI Lambat, Kejari Cari Tumbal?

“Praktek pertambangan ilegal masih marak terjadi di Kabupaten Pasuruan, dan Jatim pada umumnya. Pemidanaan AT ternyata belum memberikan efek jera terhadap pelaku dan mafia pertambangan ilegal lainnya,” tandasnya.

Ia mengingatkan, penolakan atau tidak dikabulkannya upaya PK tersebut, akan semakin menumbuhkan public trust (kepercayaan publik) terhadap lembaga peradilan. Hal ini sekaligus sebagai bagian dari upaya penyelamatan lingkungan dalam jangka panjang. (and/rif)

Share :

Baca Juga

Hukum & Kriminal

Bareskrim Polri Serahkan Tersangka Bos Tambang Ilegal di Bulusari ke Kejaksaan

Hukum & Kriminal

Begini Cara Polres Pasuruan Berbagi untuk Sesama, Sebar Ratusan Takjil untuk Pengendara

Hukum & Kriminal

Pelaku Begal Rembang Tertangkap? Ini Kebenarannya

Hukum & Kriminal

Kantor Dibobol, Laptop Pegawai Dinsos Digondol

Hukum & Kriminal

Berkas BBM Ilegal Kota Pasuruan Dilimpahkan, Pus@ka Nilai Ada Kejanggalan

Hukum & Kriminal

Ngos-ngosan Dikejar Polisi, Pengedar SS Berakhir Bui

Berita

Astaghfirullah, Seorang Ustad di Kecamatan Beji, Tega Berbuat Seperti Ini Pada Santri Perempuannya

Hukum & Kriminal

Ngeri…Begal Bermodus Ganggu Istri Marak. Pelakunya Sadis, Tega Bacok Korban Hingga Jempolnya Hilang